Home / Example Pages / Profil / SELAYANG PANDANG

SELAYANG PANDANG

Sebagaimana yang di amanatkan pada alenea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang di amanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Potensi ancaman di tinjau berdasarkan dari Geologi dan Hidrometeorologi dapat Berupa Tanah Bergerak, cuaca ekstrim dan abrasi Tanah Longsor, Angin Puting Beliung serta Kebakaran Hutan dan Lahan . Dengan Kata Lain , jika ancaman yang ada ini bertemu dengan sosial budaya ekonomi, Fisik, dan Lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh Kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi Bencana.

Diperlukan Upaya Pengurangan Risiko Bencana melalui Koordinasi seluruh pemangku Kepentingan Kabupaten Kapuas Hulu. Koordinasi ini penting dilakukan untuk Mengurangi Risiko Bencana yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial-budaya, ekonomi,fisik dan lingkungan. Untuk melakukan Koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di harafkan mengacu kepada aturan yang berlaku di nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek legalitas,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan rujukan untuk upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Melalui pasal 5 Undang –Undang ini maka tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah.sedangkan koordinasi pelaksanan kegiatan penanggulangan bencana di laksanakan ( BNPB ) Untuk Tingkat Nasional dan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi di daeeah, BPBD memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan di perlukan juga sebuah rancangan Strategis uang menjadi pola dan dasar di kemudian hari. Rencana Strategis adalah peroses yang di lakukan suatu organisasi untuk menentukan Starategi atau arahan, serta pengambilan Keputusan untuk mengalokasikan sumberdayannya ( termasuk Modal dan Sumber Daya Manusia) selain itu Renstra dapat juga di jadikan sebuah petunjuk yang dapat di gunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 Tahu  kedepan ( kerzer,2001 ).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di bentuk Berdasarkan peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.